oleh

Wa Ode Herlina Mempertanyakan Mengenai Penyelenggaraan Formula E

JakartaInframe.com – Ketua DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina menilai DPRD cuma “lucu-lucuan” dalam membahas rencana dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menyelenggarakan Ajang Formula E.

Hal itu terungkap, setelah Ingub No 49/2021, bahwa balapan Formula E harus terselenggara Juni 2022, sejumlah anggota DPRD DKI mengumpulkan dukungan mengajukan hak interpelasi. Kamis kemarin, (26/08/2021) sebanyak 33 anggota.

DPRD DKI Jakarta akhirnya mengajukan hak Interpelasi untuk mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penyelenggaraan Formula E.

“Hak interpelasi tinggal beberapa suara lagi, hingga kami ajukan nantinya,” kata Wa Ode Herlina, Jum’at (27/8/2021).

Melihat fenomena tersebut, banyak pihak yang bereaksi dan mengkritisi keputusan Gubernur dan bagaimana kesungguhan anggota Dewan DPRD DKI Jakarta mengeluarkan Hak Interpelasi.

Wa Ode juga mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai aliran dana yang dipakai untuk proyek Formula E, yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat ditengah pandemi yang masih berlanjut.

“Saya mempertanyakan dana dari anggaran Pemptov DKI yang dikeluarkan untuk Formula E. Dana tersebut seharusnya dipakai hal yang lebih penting lagi, dimana butuh biaya untuk dimasa pandemi. Kok, malah kita membuang biaya untuk lomba mobil formula E yang akan digelar tahun depan. Dana ini seharusnya untuk rakyat, “ ujarnya.

Wa Ode juga menegaskan bahwa adanya kerusakan lingkungan yang telah terjadi, seperti penebangan pohon diwilayah sekitar monas yang juga merupakan wilayah cagar budaya dari DKI Jakarta.

Diketahui, Formula E adalah proyek tertunda akibat Pandemi.

“Namun aliran dana terus dikeluarkan untuk proyek Formula E,” pungkasnya.

Diwaktu bersamaan, Pengamat Sosial Politik, Ferdinand Hutahaean mengkritisi penyelenggaraan Formula E ini menjadi polemik untuk DKI Jakarta.

“Ada kepentingan politik dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sampai sekarang masyarakat tidak jelas mengenai penandatangan MOU dalam proyek Formula E,” kata Ferdinand.

Dalam cuitan tweetnya di media sosial, perlu diperjelas proyek Formula E ini. Untuk 2019-2020. Pihak Pemprov DKI harus membayar 20 juta pound dan sudah dibayar kepada pihak penyelenggara, 2020-2021 harus membayar 22 juta pound, sampai tahun 2024 nanti harus membayar pemprov 29 juta pound. Seorang Gubernur menurut peraturan daerah tidak boleh membuat anggaran diluar masa jabatan.

“Adanya temuan dari BPK, bahwa bank garansi sudah ditarik uangnya 423 milyar rupiah. Sangat penting adanya hak interpelasi,“ ujar Ferdinand.

Sementara Praktisi Hukum, Jahmada Girsang mengatakan Legal Standing dari Formula E ini belum ada kejelasan dan transparansi.

“Dalam dasar hukum, Legal Standing ini masih gelap dan nihil. Karena carut marutnya kasusnya, masih dalam kasus patut diduga. Sastnya, KPK akan bertindak,” ujar Jahmada.

Patut diketahui, kata Jahmada, sejauh mana bentuk perjanjiannya?. “Apakah sudah ada komitmen fee, berarti perjanjian itu benar-penar ada, maka ada perjanjian, ini ada oneprestasi,” tandasnya, pada saat webinar yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia.

Acara webinar ini turut dimeriahkan oleh Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Djasarmen Purba yang dipandu oleh Pewarna DKI Jakarta, Raja R Saragih. ***

Komentar

News Feed