oleh

Mantan Ketua DPR Kritik Pemerintah yang Mau Ambil Alih Markaz Syariah

JakartaInframe.com – Marzuki Alie, mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014, mengkritik kebijakan pemerintah yang mau mengambil alih tanah yang dijadikan sebagai Markaz Syariah oleh Habib Rizieq Shihab (HRS), di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sementara, kata dia, disaat yang sama justru banyak tanah HGU justru dikuasai konglomerat.

Karena hal tersebut, politisi Partai Demokrat itu langsung mengirimkan pesan WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Melalui pesannya, Marzuki Alie memohon kepada Menko Polhukam untuk memihak kepada keadilan dan meminta asset milik HRS yang sangat bermanfaat untuk umat tersebut tidak dihabisi.

“Tanah HGU yang terlantar bisa digarap orang lain, HGU nya bisa dibatalkan. Kalau PTPN ini diakomodir dan dibenarkan penegak hukum maka banyak HGU yang dimiliki konglomerat dan diterlantarkan oleh pemilik hak dan dijadikan Land Bank dan tidak bisa dimiliki rakyat,” ungkap Marzuki Alie dalam pesannya, Jum’at (25/12/2020).

“Rakyat akan dipidana, dan ini akan menjadi kasus besar. Karena rakyat tidak punya lahan menggarap tanah HGU yang diterlantarkan,” sambung dia.

Komentar

News Feed