Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI pada 28 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi aksi.
Fokus Pengamanan di Sekitar Gedung DPR
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa titik utama rekayasa lalu lintas akan berada di kawasan Jalan Gatot Subroto dan akses menuju Gedung DPR. Hal ini dilakukan agar kendaraan tetap bisa melintas meski massa aksi berkumpul di sekitar area tersebut.
Selain itu, beberapa ruas jalan alternatif akan disiapkan bagi pengendara yang ingin menghindari kemacetan di sekitar lokasi demonstrasi.
Potensi Penutupan dan Pengalihan Jalan
Polisi membuka kemungkinan adanya penutupan jalan secara situasional, terutama jika jumlah massa aksi semakin besar. Kendaraan dari arah Slipi menuju Semanggi atau sebaliknya dapat dialihkan melalui jalur alternatif.
Selain itu, kendaraan umum seperti TransJakarta juga akan menyesuaikan rute jika jalur di depan DPR tidak memungkinkan untuk dilewati.
Imbauan untuk Masyarakat
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan langsung di sekitar Gedung DPR agar mencari jalur alternatif. Dengan demikian, arus lalu lintas bisa lebih terkendali dan aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu.
Polisi juga meminta para peserta demo agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kesiapan Aparat Keamanan
Selain rekayasa lalu lintas, polisi juga menyiapkan ribuan personel gabungan untuk menjaga keamanan. Aparat akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, baik di sekitar DPR maupun di jalan utama yang berpotensi padat.
Dengan demikian, pihak kepolisian berharap aksi dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas masyarakat.
Kesimpulan
Polisi menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara fleksibel jelang aksi demo 28 Agustus di DPR. Pengendara diimbau untuk memperhatikan informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas dan memilih jalur alternatif bila diperlukan. Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kelancaran aktivitas sehari-hari di ibu kota.
